Rekonsiliasi Politik Dan Kekhawatiran Rusaknya Demokrasi

Jakarta, CNN Indonesia — Rekonsiliasi antara kubu pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca-Pilpres 2019 disebut berpeluang besar terjadi.

Namun, rekonsiliasi itu dipandang bisa memicu pemerintahan yang gemuk dan tak efektif karena faktor loyalitas yang kurang. Selain itu, ada risiko berkurangnya pengawasan terhadap pemerintah dari pihak oposisi. Polarisasi dalam Pilpres 2019 membuat negara bak terpecah jadi dua kubu. Untuk mendinginkannya, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyarankan rekonsiliasi yang saling menguntungkan atau win-win solution.  Bentuknya, kata dia, berbagi kekuasaan antara kubu yang menang dengan kubu yang kalah dalam Pilpres 2019.

Senada, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tak menutup kemungkinan bahwa sejumlah partai oposisi akan bergabung dengan koalisi Jokowi dengan berkaca pada Pilpres 2014. Saat itu, Partai Golkar, PAN, dan PPP yang semula oposisi berbalik mendukung Jokowi-JK.  “Jadi politik itu dinamis sekali, karena itulah dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Hari ini berlawanan, tapi ujungnya juga bersamaan. Itu biasa saja dalam politik,” ucap JK, Jakarta, Selasa (25/6).

Namun, kata dia, masuknya oposisi ke kubu 01 tergantung pada Jokowi sebagai capres.

“Karena pemerintah akan datang saya tidak ikut lagi, saya tidak tahu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri,” ujar JK.

Sejumlah parpol kubu 02 disebut-sebut mulai merapat ke kubu 01. Misalnya, PAN dan Partai Demokrat. Belakangan, Gerindra dikabarkan akan masuk kubu Jokowi setelah mendapat sejumlah posisi.

Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini mengatakan tak menutup kemungkinan Prabowo Subianto mendapat jabatan dewan pertimbangan presiden (wantimpres) di pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2022.

Dihubungi terpisah, Pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengamini pernyataan JK. Menurutnya, pembentukan koalisi atau rekonsiliasi politik di Indonesia kerap didasarkan pada hal-hal yang pragmatis alias kepentingan, bukan pada kesamaan ideologi. “Ada adagium mengatakan dalam politik itu tidak ada pertemanan abadi dan permusuhan abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi,” ujar Firman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/6).

Kepentingan politik yang dimaksud, kata dia, adalah pembagian jatah posisi di kabinet. Hal itu, kata dia, sudah dibuktikan dalam pemerintahan sebelumnya.

Artinya, partai oposisi yang kemudian mendukung pemerintah akan mendapat jatah kursi menteri atau jabatan tinggi lainnya seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menurut Firman, pembagian jatah kursi itu merupakan pengikat agar ada loyalitas dari partai di dalam koalisi.

Hanya saja, rekonsiliasi via bagi-bagi kekuasaan ini memberi sejumlah risiko. Yakni, pemerintahan akan ‘gemuk’. Sebaliknya, oposisi akan semakin kurus jika hal itu terjadi. Walhasil, kontrol terhadap eksekutif akan kurang.

Tidak berimbangnya komposisi parpol koalisi dengan oposisi ini, kata Firman, akan berpengaruh pada pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan. Oposisi, kata dia, tidak akan mampu memainkan perannya dengan optimal, terutama di parlemen.

“Gemuknya koalisi pemerintah merupakan satu masalah. Karena kita tahu selain Gerindra, ada Demokrat dan PAN yang punya sinyal untuk bergabung. Jika itu terjadi, praktis hanya PKS saja yang menjadi oposisi,” ujarnya. “Dalam konteks checks and balances di dalam sistem demokrasi ini agak bermasalah sebetulnya. Karena bagaimanapun dalam sistem demokrasi perlu dikembangkan oposisi yang sehat,” terang Firman.  Di sisi lain, Firman menyebut koalisi pemerintah tidak selalu solid di Indonesia. Parpol koalisi, katanya, bisa berbeda pandangan dengan pemerintah dalam isu-isu tertentu di parlemen. Fenomena itu, kata dia, tidak lepas dari bangunan koalisi yang didasarkan atas pragmatisme.

“Jadi koalisinya semi permanen. Bahkan sebagaian mengatakan adhoc koalisi. Artinya kita masih lihat kemungkinan bahwa nanti kalau partai secara formal bergabung ke dalam koalisi pemerintahan yang besar, bukan berarti semua isu akan mendukung pemerintah,” ujarnya.

Tak hanya pengawasan dan kontrol, ia menyebut Jokowi akan mendapat kritik dari publik jika terlalu banyak menempatkan politisi di dalam kabinet. Fenomena parpol koalisi tak loyal tampak pada kebijakan Partai Golkar dan PKS di DPR dalam kepemimpinan SBY periode 2009-2014. Misalnya, dalam hal RUU Pemilu.

Senada, Direktur Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menyebut peluang bergabungnya sejumlah parpol kubu 02 ke kubu 01 bisa membuat demokrasi akan terganggu.

“Demokrasi kita akan terganggu, karena berarti koalisi Jokowi itu akan jauh [lebih] besar, mungkin di atas 90 persen kekuatan di parlemen,” katanya.

“(Kondisi ) itu sama saja dengan pemerintah ke depan itu tidak terkontrol oleh oposisi yang memadai di parlemen,” ujar Abbas. Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, ada 9 partai politik yang berhasil masuk ke DPR. Yakni,

Pengamat politik The Habibie Center Bawono Kumoro juga menyarankan Prabowo untuk menjadi oposisi bagi Jokowi-Ma’ruf.

“Pak Prabowo terutama Gerindra saya kira lebih baik untuk menjadi oposisi artinya sebagai pihak kontrol pemerintahan pak Jokowi-Ma’ruf selama 5 tahun kedepan,” kata Bawono saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Menurutnya, oposisi tidak kalah terhormatnya dengan pemenang pemilu selama kritik yang diberikan konstruktif dan konsisten.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190627210654-32-407163/rekonsiliasi-politik-dan-kekhawatiran-rusaknya-demokrasi

author

Author: