Merawat Negara Hukum Indonesia

JawaPos.com – Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres hari ini (27/6). Sidang berjalan sesuai tahapan. Termasuk ada yang berlangsung sampai 20 jam, sidang berdurasi terpanjang dalam sejarah hukum kita.

Elemen warga bangsa Indonesia menanti dengan beragam situasi psikologis. Ada rasa cemas, ada rasa percaya diri, dan tak sedikit pula perasaan yang biasa-biasa saja. Kecemasan yang terjadi sebagai sesuatu yang lumrah.

Betapa tidak, sejak menjelang pemilu berlangsung hingga persidangan MK digelar, tak terhindarkan terjadi ketegangan sosial akibat suasana dukung-mendukung paslon di pilpres. Tapi, sebenarnya, kecemasan dan ketegangan sosial yang mengiringi pemilu itu tak perlu. Bahkan, tak layak menjadi energi yang justru melemahkan sendi-sendi demokrasi dan kehidupan bernegara hukum.

Hari ini tantangan terbesar demokrasi Indonesia, termasuk upaya merawat negara hukum Indonesia, bukan semata soal tidak berfungsinya kelembagaan negara. Melainkan distorsi informasi yang memengaruhi bekerjanya lembaga-lembaga negara.

Situasi itu berkaitan dengan konteks politik post-truth (pasca kebenaran) yang melanda homo sapiens di muka bumi. Bagaimana kita bisa sama-sama memaknai putusan PHPU di sidang MK dalam konteks politik demikian?

Hukum Era “Post-Truth”

Tidak pernah terbayangkan elemen demokrasi kepemiluan bisa tersandera dalam ruang reproduksi kebohongan dalam skala yang sangat masif. Penyebaran berita dan disinformasi palsu telah melonjak di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, berminggu-minggu sebelum jutaan orang dijadwalkan untuk memilih dalam pemilihan negara.

Data yang dirilis dalam laporan Mafindo, sebuah organisasi yang fokus memerangi berita palsu dan meningkatkan literasi digital, menunjukkan bahwa berita dan disinformasi palsu politik melonjak 61 persen antara Desember 2018 dan Januari 2019. Dari 109 item bermasalah yang diidentifikasi per Januari 2019, 58 di antaranya bersifat politis. Dan, data Mafindo dari Februari lebih lanjut mengindikasikan peningkatan eskalasi.

Pada Desember 2018, ada 88 item berita palsu, 36 di antaranya bersifat politis. Di antara tanda-tanda yang paling mengganggu, kata Septiaji Eko Nugroho, ketua Mafindo, sebagaimana dikutip The Guardian (20/6), bukan hanya kandidat politik yang dibidik. Tapi, juga lembaga pemilihan.

Rusuh, ricuh, tak (saling) percaya, praktik perundungan, dan hingga berakhir ke persekusi. Lalu, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari bekerjanya hukum dalam era post-truth ini? Bahwa informasi dan pengetahuan berikut klaim-klaim kebenarannya tidak lagi domain pemangku kuasa negara otoritatif. Melainkan berpindah ke media sosial yang begitu berperan penting dalam politik Indonesia hari ini. Tak mengherankan kalau kemudian industri hoaks tumbuh subur di negeri ini.

“Nalar digital” yang instan kerap melibatkan emosionalitas dalam meneguhkan eksistensi personal hingga komunalnya, berlangsung dalam keseharian sosial. “Pasca” dalam “pasca kebenaran” (post-truth) sebenarnya bukan dalam arti makna “setelah” kebenaran. Tapi, situasi yang tak lagi menyandarkan kebenarannya pada rasionalitas (dalam konteks hukum terkait prosedur, mekanisme kelembagaan). Yang dominan justru penggunaan emosi dan penyangkalan (denialism).

Peran Hukum

Hukum dalam konteks politik “post-truth” sebagai suatu anomali terus-menerus. Itu sebabnya, hukum diharapkan bisa menolong dan mengurangi efek destruktif sosial-politik. Sekalipun hukum itu sendiri bisa menjadi ruang kontestasi kebenaran. Satu alasan mendasar mengapa kewajiban menghormati dan menerima keputusan MK diperlukan hari ini.

Menarik sebenarnya menyimak dan menyampaikan apa yang dipikirkan dalam Konferensi Ke-7 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada 24-27 Juni 2019. Konferensi yang dihadiri para filsuf di negeri ini membahas tema Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth.

F. Budi Hardiman mengingatkan peran hukum dalam situasi post-truth hari ini. Pertama, hukum menata kompleksitas. Kedua, hukum sebagai norma final atau horizon terakhir untuk penyelesaian konflik-konflik tindakan.

Ketiga, hukum sebagai penjamin akal sehat publik. Keempat, yang begitu penting untuk merawat negara hukum adalah hukum sebagai sabuk pengaman demokrasi.

Demokratisasi politik melalui instrumentasi pemilu hari ini harus mampu keluar dari bayang-bayang politik kartel. Putusan MK, apa pun hasilnya, menjadi salah satu “penanda” yang diharapkan menandingi sekaligus upaya untuk mengurangi potensi negatif yang mengancam demokrasi Indonesia. Semoga! (*)

*) Dosen hukum tata negara dan ketua Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Rate this article!
author

Author: